PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DOI:
https://doi.org/10.33197/bes.vol4.iss2.2024.2345Keywords:
Akuntabilitas Keuangan, Transparansi, Pengelolaan KeuanganAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan (Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa). Fenomena yang terjadi di Kabupaten Minahasa memiliki indeks RB (Reformasi Birokrasi) dengan nilai C, nilai tersebut memiliki interpretasi kurang. Dilihat dari indikator Reformasi Birokrasi (RB), dalam hal pengelolaan keuangan yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi, Kabupaten Minahasa masih di angka 96,67 menurut (Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2022) ini berarti bahwa Kabupaten Minahasa Belum Mencapai angka 100 atau dengan kata lain belum mencapai tahapan bebas korupsi. Metode Penelitian Kuantitatif digunakan dengan mengumpulkan data melalui kuesioner yang di sebar kepada seluruh pengelola keuangan Satuan Kinerja Perangkat Desa (SKPD) pada pemerintah Kabupaten Minahasa dengan jumlah sampel 53 orang. Data di olah dengan teknik Regresi Linear Berganda menggunakan SPSS 20. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintah Kabupaten Minahasa. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya tanggungjawab yang baik dalam pengelolaan keuangan kantor dinas dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang baik bagi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, Transparansi juga terbukti berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa jika dalam ruang lingkup pemerintahan adanya transparansi atau keterbukaan maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan dalam pemerintahan tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah secara teoritis penelitian saya dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi dan secara praktis dapat memberikan masukkan kepada pemerintah terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan.
Downloads
References
Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 9(2), 222. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125
Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. (2022). Indeks Persepsi Anti Korupsi. https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAzNSMy/indeks-persepsi-anti-korupsi-ipak-menurut-wilayah-pelayanan-statistik-terpadu.html
BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Firmansyah, A. (2020). Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Penerbit Adab, July, 108.
Hasugian, F. T., Syahputra, R. A., & Harahap, A. R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat). Jurnal Mutiara Akuntansi, 6(2), 175–185. https://doi.org/10.51544/jma.v6i2.1997
Kalesaran, D. M., Sumual, F. M., & Tala, O. Y. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. JEKMA (Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen Dan Akuntansi), 1(3), 34–47.
Kejari Minahasa Tahap 2 tersangka Baru Tipikor Dana BOKB T.A 2022. (n.d.). https://kejari-minahasa.kejaksaan.go.id/kejari-minahasa-tahap-2-tersangka-baru-tipikor-dana-bokb-t-a-2022/
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf
Kementrian PAN. (2022). Data Indeks RB dan SAKIP. https://1data.menpan.go.id/
Mareta, F. C., & Fakih, F. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), 6(2), 231–240. https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden, 004185, 1–35. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO 77 Tahun 2020. (n.d.). https://jdih.blorakab.go.id/archive/PERMENDAGRI-77-2020-PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEU-DAERAH.pdf
Peraturan Pemerintah No 12. (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019#:~:text=PP ini mengatur mengenai lingkup,yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
Pinontoan, T. S., Kantohe, M. S. S., & Karundeng, F. (2023). Pengaruh Efektivitas Fungsi Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 4(1), 187–195. https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4251
Putra, G. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. JOM Fekon, 4, 163–177.
Riberu, M. A. R., & Asyik, N. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 12, 1–17.
Ronni Wati Manihuruk, Tinneke E.M. Sumual, J. K. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.
Trisnawati, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah Di Kota Pekanbaru. Jurnal Al-Iqtishad, 14(01), 1. https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5436
Yanti, E. R., & Tiswiyanti, W. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan. Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan, 12(01), 53–64.
Zega, S. I., Tanor, L. A. O., & Lontoh, M. P. (2023). DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA. 1(2), 76–83.
