SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA FRAUD
DOI:
https://doi.org/10.33197/bes.vol3.iss02.2023.2121Keywords:
SIPD , Fraud, Pemerintah Daerah, Teori Fraud TriangelAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mencegah terjadinya fraud di Dinas X Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah diterapkan di Dinas X Kabupaten Bandung. Namun dalam penerapannya masih terdapat kendala yang menyebabkan penggunaan SIPD belum optimal. Penggunaan SIPD dapat meningkatkan pengendalian internal sehingga mempersempit ruang lingkup terjadinya fraud. SIPD sudah diterapkan di Dinas X Kabupaten Bandung dari tahun 2020, namun kendala koneksi dan kebiasaan menggunakan aplikasi sebelumnya menjadi hambatan dalam penerapan SIPD. Penggunaan SIPD meningkatkan kontrol belanja daerah karena setiap pengeluaran kas daerah harus diimbangi dengan di uploadnya bukti pengeluaran. Penelitian ini memiliki kebaruan jika dibandingkan dengan peneliti terdahulu, yaitu berfokus pada penerapan SIPD dalam meningkatkan pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara di Pemerintah Daerah.
Downloads
References
Aginsyah, R. M. M. (2021). Determinan Tindakan Kecurangan (Fraud) Pada Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo). Skripsi, 14(1), 1–13. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art51
Amri, A., & Putri, C. W. A. (2024). Risiko Kecurangan (Fraud) pada Pemerintah Daerah di Indonesia: Analisis Terhadap Temuan Audit. Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera), 4(1), 89. https://doi.org/10.35308/jimetera.v4i1.8892
Anak Agung K.Finty Udayani, M. M. R. S. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. E-Jurnal Akuntansi, 18(3), 1774–1799.
Cressey. (1953). Other People’s Money; a Study in The Social Psychology of Emblezzement. Free Press.
Dewi, G. A. R., & Pertama, G. A. W. (2020). Fraud diamond dan dampaknya. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 5(2), 27–46.
Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jurnal Governance, 1(2), 1–8.
Karyono. (2013). Forensic Fraud. CV.Andi.
Marhamatussanyyah, M., Bulutoding, L., & Aditiya, R. (2023). Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Maja Labo Dahu Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Fraud. ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review, 4(1), 48–57. https://doi.org/10.24252/isafir.v4i1.34581
Nugraha, A. (2022). Evaluation of Implementation of Local Government Information System (Sipd). Review of Accounting and Taxation, 1(01), 33–46. https://doi.org/10.61659/reaction.v1i01.132
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 70 (2019).
Permendagri No.70. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 65(879), 2004–2006.
